Surat Komisi Yudisial resmi dan Surat Muhammad Basuki Yaman kasus Dago Elos Kampung Cirapuhan

 Berdasarkan dokumen publik dan analisis hukum yang beredar, surat atau laporan dari Muhammad Basuki Yaman kepada Komisi Yudisial (KY) terkait kasus Dago Elos membawa argumen spesifik mengenai adanya dugaan kolusi dan cacat hukum dalam persidangan.

Berikut adalah poin-poin utama terkait argumen "batal demi hukum" dalam korespondensi tersebut:

1. Dasar Argumen "Batal Demi Hukum"

Muhammad Basuki Yaman berpandangan bahwa putusan dalam kasus Dago Elos harus dibatalkan demi hukum (batal demi hukum) atau dinyatakan tidak dapat dieksekusi (non-executable) karena alasan berikut:

• Kolusi Penggugat & Tergugat: Muncul analisis bahwa proses hukum ini tidak memihak secara objektif kepada salah satu pihak, melainkan diduga terdapat indikasi kerja sama sistematis antara penggugat (Keluarga Muller & PT Dago Inti Graha) yang dapat merugikan pihak ketiga, dalam hal ini adalah ribuan warga Dago Elos .
• Cacat Hubungan Hukum: Ia menyoroti bahwa penggugat (PT Dago Inti Graha) dianggap tidak memiliki hubungan hukum yang sah dengan ahli waris Muller karena proses penyerahan/pengoperan hak dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris lainnya .
• Penggunaan Dokumen Palsu: Karena dua anggota keluarga Muller telah divonis bersalah dalam kasus pidana pemalsuan dokumen tanah , maka setiap putusan perdata yang didasarkan pada dokumen tersebut dianggap cacat hukum secara fundamental.

2. Respons Resmi Komisi Yudisial

Meskipun isi surat balasan secara detail seringkali bersifat administratif/internal, KY telah mengambil tindakan resmi sebagai berikut:

• Pemantauan Peninjauan Kembali (PK): KY secara resmi menyatakan akan memantau proses PK kedua yang diajukan warga Bandung .
• Audiensi Administrasi: Pada Januari 2026, KY telah melakukan audiensi dengan perwakilan warga dan tim hukum untuk mendalami laporan terkait dugaan pelanggaran etik hakim yang memutus perkara tersebut .
• Fokus Pengawasan: KY fokus pada apakah hakim-hakim tersebut melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang belakangan terbukti palsu di pengadilan pidana.

3. Pihak-Pihak Terkait dalam Sengketa

Pihak	Peran/Identitas
Penggugat	Keluarga Muller (Heri Hermawan, Dodi Rustandi, dkk) dan PT Dago Inti Graha .
Tergugat	Warga Dago Elos (ribuan jiwa yang menghuni lahan tersebut) .
Pelapor (Analisis)	Muhammad Basuki Yaman (mengajukan laporan perlindungan hukum dan pembatalan putusan)   Surat Muhammmad Basuki ke komisi Yudisial kasus Dago Elos Kampung Cirapuhan Surat dari Muhammad Basuki Yaman kepada Komisi Yudisial (KY) umumnya berkaitan dengan laporannya mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam penanganan kasus sengketa tanah Dago Elos di Bandung. Berikut adalah poin-poin utama terkait surat atau laporan tersebut berdasarkan dokumen publik: Tujuan Laporan: Basuki Yaman meminta Komisi Yudisial untuk memantau dan memeriksa para hakim yang menangani perkara perdata dan pidana terkait objek tanah di Dago . Ia menduga adanya ketidakprofesionalan atau keberpihakan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Konteks Sengketa: Laporan ini merupakan bagian dari upaya perlawanan terhadap klaim keluarga Muller atas lahan di Dago Elos. Basuki Yaman sering menyuarakan analisis hukum yang menyebutkan adanya indikasi rekayasa dalam bukti-bukti yang digunakan di pengadilan. Instansi Lain yang Disurati: Selain ke Komisi Yudisial, Basuki Yaman juga diketahui mengirimkan laporan serupa ke berbagai lembaga tinggi lainnya, termasuk: Komisi III DPR RI: Terkait dugaan keterlibatan oknum penegak hukum. Panglima Perang Tertinggi/Presiden RI: Sebagai permohonan perlindungan hukum bagi warga . Komnas HAM: Terkait potensi pelanggaran hak asasi warga yang terancam penggusuran. Surat Balasan Komisi Yudisial ke Muhammad Basuki Yaman kasus Dago Elos bersifat rahasia ( sehingga sebagian nya di tutup )  Surat Muhammmad Basuki ke komisi Yudisial kasus Dago Elos Kampung Cirapuhan Menurut analisis Muhammad Basuki Yaman, kasus Dago Elos bukan sekadar sengketa lahan biasa, melainkan sebuah bentuk rekayasa hukum agraria yang sistematis dan berbahaya bagi warga . Berikut adalah poin-poin utama kasus Dago Elos menurut pandangan beliau: Modus Kolusi Saling Gugat: Basuki Yaman menilai terjadi kolusi antara penggugat (Keluarga Muller) dan pihak-pihak terkait lainnya melalui modus "saling gugat" yang direkayasa . Tujuannya adalah untuk menciptakan alibi hukum guna mengaburkan fakta kepemilikan tanah yang sebenarnya . Manipulasi Administrasi & Lokasi: Beliau menyoroti adanya perubahan nama lokasi secara sengaja dari "Dago Cirapuhan" menjadi "Dago Elos", serta pergeseran wilayah administratif dari RW 01 ke RW 02 . Manipulasi ini diduga dilakukan agar objek tanah yang disengketakan menjadi sulit dilacak riwayat aslinya . Ketidakabsahan Hubungan Hukum: Basuki Yaman berargumen bahwa penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang kuat. Ia mencatat adanya kegagalan dalam penerapan hukum oleh judex facti dan judex juris dalam menilai bukti-bukti yang diajukan . Status Batal Demi Hukum: Karena didasarkan pada dokumen yang diduga palsu dan proses yang penuh rekayasa (kolusi), Basuki Yaman menegaskan bahwa seluruh putusan tersebut seharusnya dinyatakan batal demi hukum karena mengandung cacat formil maupun materiil sejak awal . Jaringan Mafia Tanah: Ia secara terbuka menyebut kasus ini sebagai manifestasi dari kerja jaringan mafia tanah yang melibatkan kolusi antara pihak berperkara dan oknum di sistem peradilan Surat Komisi Yudisial resmi dan Surat Muhammad Basuki Yaman kasus Dago Elos Kampung Cirapuhan